Cerita Pemberantasan Judi Online dalam 3 Babak

Pemberantasan di dalam area Indonesia berjalan panjang kemudian melelahkan. Sudah beberapa kali ganti Menteri Komunikasi lalu Informatika (Menkominfo), Indonesia masih terus kebanjiran situs macam ini. Adakah di momen 9 tahun Presiden Jokowi?

Dampak judi online tak main-main. Berdasarkan catatan Kominfo kerugian penduduk per tahun ditaksir mencapai Rp27 triliun.

Pusat Pelaporan juga Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan sebanyak 2,19 jt warga berpenghasilan rendah alias miskin rela merogoh kocek untuk main judi online. Jumlah itu setara dengan 79 persen dari total pemain judi online dalam tempat Indonesia, 2,76 juta.

Masih menurut PPATK ada 159 jt lebih banyak banyak transaksi terkaitjudi online sepanjang tahun 2023. Nilai transaksinya mencapai Rp160 triliun.

“Tahun 2023 sampai dengan saat ini, PPATK sedang menganalisis lebih besar besar dari 159 jt transaksi dengan nilai tambahan lanjut dari Rp160 triliun terkait dengan judi online,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana beberapa waktu lalu.

Jika digabungkan dari tahun-tahun sebelumnya, angkanya sangat dalam atas atau terbilang sangat besar, bisa saja jadi mencapai lebih tinggi banyak 200 T.Sebelumnya, PPATK mengungkapkan transaksi terkait judi online sepanjang tahun 2017-2022 senilai Rp190.265.249.786.831 (Rp190 triliun).

Perputaran uang dimaksud merupakan aliran dana untuk kepentingan taruhan, pembayaran kemenangan, biaya penyelenggaraan perjudian, transfer antar-jaringan bandar serta transaksi dengan tujuan diduga pencucian uang yang digunakan hal tersebut dilaksanakan oleh jaringan bandar.

PPATK menyebut terdapat perputaran dana senilai Rp190 triliun dalam 157 jt transaksi selama periode 2017 hingga 2022.

Mati satu, tumbuh seribu

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengaku pemberantasan judi online bukan perkara mudah. Menurutnya setiap pihaknya memutus akses, situs judi online yang digunakan baru kerap muncul lagi.

“Kami sangat sadar serta menyadari penuh bahwa upaya-upaya yang mana saya sebutkan dalam tempat atas belum menuntaskan permasalahan perjudian online, oleh sebab itu setiap hari terus bermunculan ribuan situs serta puluhan aplikasi baru yang mana dapat diunduh pada luar aplikasi Apple Appstore serta Google Playstore,” jelas Budi.

Untuk periode 18 Juli (sehari setelah pelantikan Budi sebagai Menkominfo) hingga 18 Oktober, Kominfo sudah memutus akses 425.506 konten perjudian.

Sebanyak 237.096 konten dalam antaranya berasal dari situs dan juga juga alamat internet protokol (IP Address), 17.235 konten dari file sharing, juga 171.175 konten dari media sosial.

Tebang pilih

Salah satu cara memberantas judi online adalah lewat penindakan hukum bagi pihak-pihak yang tersebut hal tersebut memasarkan praktik ilegal tersebut.

Budi dalam satu kesempatan menyatakan influencer yang yang memasarkan situs judi online akan datang terlibat ditindak juga segala bentuk yang mana berkaitan dengan judi online calon disikat.

Ia mengungkap saat ini beberapa influencer yang mana itu mengiklankan judi online sudah ditangani oleh kepolisian.

“Ada, ada beberapa influencer kan yang tersebut sudah dieksekusi oleh polisi tanda kutip. Ini serius lah. Jadi kalau ada, ini juga sekalian mengimbau influencer-influencer, tokoh-tokoh publik, jangan memperkenalkan judi slot oleh sebab itu pasti akan berhadapan dengan aparat penegak hukum,” kata Budi.

Namun, realita menyatakan sebaliknya. Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) mengoreksi langkah kepolisian yang dimaksud digunakan dinilai terkesan tebang pilih dalam kasus dugaan pemasaran situs judi online.

Pengamat Kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto menilai terdapat perbedaan sikap yang tersebut mana cukup terasa terkait proses hukum yang mana hal tersebut melibatkan para umum figur tersebut.