‘Setengah Hati’ Jokowi Tangani Kasus Obesitas

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo () sudah berjalan selama sembilan tahun. Namun, di tempat tempat satu tahun terakhir masa jabatannya, pemerintah masih punya pekerjaan rumah (PR) di tempat dalam berbagai permasalahan, salah satunya penanganan .

Pada Juli lalu, Kementerian Kesehatan melaporkan kasus obesitas di tempat tempat Indonesia meningkat signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari 10,5 persen pada 2007 menjadi 21,8 persen pada 2018.

Bappenas juga mengungkapkan hambatan obesitas masuk ke dalam 10 indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024 yang dimaksud berisiko tiada tercapai.

Hal ini tentu jadi catatan tersendiri perihal keseriusan juga upaya pemerintah dalam mengentaskan permasalahan obesitas.

Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) sekaligus Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Narila Mutia Nasir menilai, sebenarnya pemerintah bukannya tak melakukan upaya apa pun untuk menangani obesitas. Hanya saja, upaya pemerintah saat ini masih belum sanggup jadi dikatakan optimal lalu maksimal.

Narila menyebutkan ada beberapa orang program pemerintah dalam pencegahan obesitas seperti Gerakan Nusantara Tanpa Obesitas (Gentas), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Peraturan Menteri tentang kandungan gula garam lemak pada item pangan olahan kemudian siap saji, juga Isi Piringku.

“Masalahnya adalah bagaimana implementasi pada lapangan. Konsepnya, sih, sudah bagus. Tapi memang terutama berkaitan dengan aturan harus dilihat bagaimana dipatuhinya,” kata Narila Mutia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/10).

Oleh lantaran itu, kata dia, pemerintah harus melakukan evaluasi demi menekan laju pertambahan nomor obesitas. Hal ini mengacu pada peningkatan nomor kasus obesitas pada sepuluhan tahun terakhir.

Bicara persoalan pencegahan juga penanganan obesitas, Indonesia sepertinya perlu belajar dari negara-negara lain pada dunia. Mengacu data UNICEF, sudah ada 40 negara yang mana mana menerapkan cukai untuk minuman berpemanis.

Lima pada tempat antaranya adalah Amerika Serikat, Thailand, Afrika Selatan, Meksiko, serta juga Inggris yang dimaksud dimaksud sudah menetapkan cukai untuk minuman berpemanis. Sementara jika dibandingkan negara-negara tersebut, Indonesia baru akan memberlakukannya pada 2024 mendatang.

Ilustrasi. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk menangani obesitas. (Istockphoto/monticelllo)

Di negara seperti Australia, Prancis, Norwegia, Chile, juga juga Jepang juga sudah mempunyai aturan ketat kesulitan pembatasan jualan junk food demi melindungi anak-anak dari risiko obesitas. Jepang bahkan menerapkan sesi edukasi makan sehat sejak dini di dalam area tiap sekolah yang digunakan disebut Shokuiku.

Langkah-langkah itu pun diamini Narila. Menurut dia, Indonesia juga perlu melakukan langkah-langkah yang sebagai upaya lebih lanjut besar masif dalam menangani persoalan obesitas yang dimaksud yang kian memprihatinkan, terutama yang dimaksud terkait dengan aturan pembatasan makanan lalu minuman manis, baik kemasan maupun siap saji yang digunakan mana dijual di dalam dalam kedai.

Apalagi, ia menyoroti tren konsumsi makanan serta minuman manis yang mana yang disebut meningkat seiring menjamurnya gerai food and beverages, seperti es boba.

“Jadi kita harus memikirkan bagaimana aturan itu harus juga berjalan strict, ya. Pengawasannya, monitoring itu yang digunakan mana paling penting sebenarnya. Jangankan makanan kemasan, yang digunakan yang disebut enggak kemasan juga bagaimana pengawasannya, masih jauh. Jadi PR-nya banyak, sih, mau bicara mengatasi obesitas itu sendiri,” papar Narila.

Pemerintah sendiri sudah pernah lama berupaya untuk menekan bilangan kasus obesitas menjadi 3 persen pada 2030 mendatang berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Karena itu, edukasi dalam area tingkat penduduk harus dikerjakan secara masif,” ujar Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono dalam sebuah kesempatan, Juli lalu.

Salah satu yang digunakan saat ini tengah digodok pemerintah dalam menekan bilangan bulat obesitas adalah ketentuan pajak makanan kemudian minuman yang tersebut dimaksud mengandung komponen olahan gula, garam, lemak melebihi ambang batas.

“Itu adalah satu usaha pemerintah yang digunakan untuk menekan hitungan obesitas guna mencapai bilangan bulat SDGs 3 persen pada tahun 2030,” tambah Dante.

Dante juga menyoroti pengawasan terhadap jajanan anak di dalam dalam sekolah yang mana berdampak pada peningkatan obesitas anak. Ia mengakui bahwa sektor yang masih belum mendapat perhatian penting dari pemerintah dalam hal registrasi komoditas perniagaan kecil kemudian menengah.

“Ini memang sektor yang digunakan yang disebut kadang tidaklah tersentuh oleh pemerintah,” ujar Dante.

Selain itu, Kemenkes juga sekarang tengah menyiapkan sarana prasarana untuk deteksi dini pengukuran tinggi serta berat badan, pengecekan gula darah, juga tekanan darah hingga skrining kanker secara gratis pada tempat Puskesmas.